Liputanphatas com || Jakarta, - Setelah Jatim, terdapat sembilan daerah lainnya yang menjadi penyumbang kasus korupsi. Kesembilan daerah itu adalah Jawa Barat 19 kasus, Aceh 18 kasus, Sumatera Selatan 14 kasus, Maluku Utara 12 kasus, Bali 12 kasus, Sumatera Barat 10 kasus, Papua 8 kasus, Riau 7 kasus dan Sumatera Utara 7 kasus.Hari Senen (26/12/2022)
Setelah Jatim, terdapat sembilan daerah lainnya yang menjadi penyumbang kasus korupsi. Kesembilan daerah itu adalah Jawa Barat 19 kasus, Aceh 18 kasus, Sumatera Selatan 14 kasus, Maluku Utara 12 kasus, Bali 12 kasus, Sumatera Barat 10 kasus, Papua 8 kasus, Riau 7 kasus dan Sumatera Utara 7 kasus.
" Budi R , selaku Sekjen BITPK Pandu , bahwa 252 kasus dugaan korupsi yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2022.
Jawa Timur menjadi penyumbang terbanyak hampir sekitar 35 kasus.
Penindakan Kasus Korupsi Turun, meski Jawa Timur berada pada urutan pertama, bukan menandakan wilayah terkorup. Tingginya angka kasus korupsi, bisa juga diakibatkan baiknya kinerja dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi di wilayah tersebut.
“Bisa jadi karena aparat penegak hukumnya aktif menangani kasus korupsi,” ujar Pandu Budi R.
Kepala daerah yang turut terlibat dalam praktik korupsi, sebanyak 12 kepala daerah terjerat kasus rasuah,
10 di antaranya diusut oleh KPK.
Seharusnya KPK dan Kepolisian juga aktif mengusut keterlibatan korporasi dalam setiap perkara korupsi.
Sebab, mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan penindakan.
Keduanya punya wewenang yang sama.
Sehingga tidak ada alasan bagi KPK dan kepolisian untuk tidak mampu mengusut kasus korupsi yang melibatkan aktor aktor dibelakang terjadinya kasus Korupsi yang terjadi, kata Pandu." Pungkas.(Pyo)
