Liputanphatas.com ll Surabaya - Menjelang Masa Akhir Resesnya Dyah Katarina S.pd,.M.s.i penjaringan aspirasi masyarakat di Jalan Kupang Gunung Timur 5 Raya Kelurahan Putat Jaya,Sawahan sekira pukul 15.00 wib.
Pembangunan kota Surabaya dibiayai dari uang pajak dan restribusi dari masyarakat melalui pajak daerah, dikumpulkan kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat.
“Jadi usulan njenengan, saya sampaikan sesuai regulasi kemudian Pemkot yang mengeksekusi. Bohong kalau ada dewan ngaku-ngaku pelaksanaan pembangunan atau sarana prasara dari duit pribadinya,” ucap Dyah Katarina saat Reses Jaring Aspirasi warga Kelurahan Putat Jaya.
3 kali dalam satu tahun, Kewajiban anggota DPRD adalah melakukan Reses yaitu rapat bersama warga. “Jadi anggota DPRD wajib turun ke Kampung-kampung untuk menyerap aspirasi warga,” ungkap Dyah.
“Fungsi kami adalah sebagai mediator atau perantara yang menyampaikan semua aspirasi warga ke pemerintah kota,” aku dewan nyentrik satu ini.
Selain pemaparan tugas dan fungsinya selaku anggota DPRD, Dyah yang adalah tokoh berdirinya pos PAUD di Surabaya ini dan juga Ketua PKK selama 13 tahun juga mengajak masyarakat berani menyampaikan permasalahan di kampungnya,jangan takut menyampaikan apa yang menjadi permasalahan.
“Bisa melalui musbangkel, musrenbang, atau sambat ke Dewan yang merupakan wakil njenengan semua,” kata Fraksi Partai PDI Perjuangan ini.
Khusus nya untuk KSH (Kader Surabaya Hebat) saya minta sampaikan apa yang menjadi keluhannya, ujung tombak program program dari pemerintah kota,jangan haanya diam dan pasrah saja, jika semua KSH tidak bersuara pemkot tidak tau.
Mengawali pertanyaan Dyah Katarina anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Masyarakat ini mengaku kedatangannya untuk menyemangati semua warga Kelurahan Putat Jaya,untuk menyuarakan apa yang menjadi permasalahannya,celetuk warga.
“Kami hanya bertanya, yang benar apa mana, kami cuma berharap Walikota menepati apa yang sudah dijanjikan, seharusnya pemkot juga harus mengevaluasi apa yang sudah menjadi program nya” Cetus salah satu kader.
“Bagaimanapun, kader butuh ongkos jalan dan pulsa, terlebih bagi kami yang sudah mencicil HP Pintar apakah bisa menunda pembayaran? Semua ini kami lakukan demi memenuhi target yang ditetapkan Pemkot Surabaya, terkadang kami juga meninggalkan suami dan anak kami demi rapat di kelurahan atau kecamatan dalam jangka waktu yang cukup lama” Tambahnya.
Satu usulan dari saya bu dyah katarina sudah beberapa tahun yang lalu kami mengajukan proposal untuk box cuvert di wilayah kami, tapi hingga saat ini tidak ada tanggapan dan respon dari pemerinta kota, mohon bantuan nya bu dya mendorong untuk menyampaikan apa yang menjadi permintaan kami,ungkap warga.
Selain permasalahan kader, pada kesempatan itu, Dyah Katarina juga menampung usulan terkait pelatihan yang kurang maksimal oleh Pemkot.
Disusul dengan usulan pengadaan Kanopi, wifi dan CCTV di balai-balai RT untuk memperbaiki setiap Balai balai RT maupun gedung serbaguna yang ada di setiap RW. Hal ini, menurut warga untuk menghindarkan Anak-anak ikut cangkruan di warkop,karena warkop sendiri sejatinya tidak baik untuk proses perkembangan anak.
“Kalau ada keluhan yang menyulitkan anda, monggo telp saya, tapi tidak untuk kepentingan pribadi ya. Kalaupun ada yang tidak bisa saya jawab, maka akan saya lempar ke Pemkot,” ucapnya tegas.
Untuk program pembangunan, Dyah mengakui Pemkot masih kesulitan untuk merealisasikan seluruh usulan warga. “Sejak 2020 hingga awal 2022, memang Pemkot tidak melakukan pembangunan karena biaya direfocusing untuk penanganan Covid,” terangnya.
“Namun, sejak pertengahan 2022 hingga saat ini, Pemkot ngebut mbangun Surabaya terutama pembangunan atau revitalisasi saluran air karena dianggap prioritas dalam penanganan banjir di musim hujan,” akui
Dyah.
Apapun yang njenengan sampaikan disini monggo ditulis di pokir,Dyah Katarina berjanji mencatat, merapatkan bersama Fraksi, dan segera diusulkan ke pemerintah kota melalui Pokok Pikiran Dewan. (Sutikno)
Editor : Erik
