Kurangnya bentuk pengawasan dan pelaksanaan teknik dalam pekerjaan menjadikan dampak negatif pada kerugian. Seperti yang telah di rasakan oleh warga di area lokasi proyek tersebut, rumah warga di jalan ketintang Baru II, pada dinding banyak mengalami retak atau pecah sehingga semburan air meluap dari sela selah tanah. Pemakaian mesin Hydraulic hammer dirasa baik ternyata tidak baik – baik saja, akibat pada pemasangan tiang pancang paku beton bumi yang di kerjakan tidak memperhatiakan jarak zona berapa meter pada titik aman, begitu juga kelembapan ataupun kepadatan struktur tanah sebelum pekerjaan pemasangan paku beton bumi di mulai
Sementara, Eko Gaza korban yang rumahnya terdampak sudah mendatangi proyek tersebut namun belum ada pertanggung jawaban secara spesifik.
Meskipun sudah adanya pengawasan kontruksi oleh konsultan, tetap saja tidak mempengaruhi pekerjaan yang di anggap kurang maksimal. Tingkat ke tidak profesional teknik pekerjaan yang di menangkan oleh peserta tender dengan kode tender 3993670, PT. Anggaza widya Ridhamulia yang berkantor di Jl. Gayungsari VII / No.12 lantai 2 Surabaya bisa dibilang dalam kinerja dirasa kurang baik. Seharusnya lebih memperhatikan hal tersebut dan tidak menganggap suatu hal yang mudah.
Dalam sisi lain, Unit kerja pengadaan barang/Jasa (UKPBJ) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai panitia penyelenggara lelang tender harusnya lebih teliti dalam memenangkan peserta tender. Apalagi dengan kucuran anggaran begitu besar dengan Pagu : 48.216.615.000,00 HPS Paket : 48.216.602.415,68 dengan nilai kontrak : 45.893.264.192,36 menggunakan Anggaran Pendapatan Negara (APBN) 2024, besarnya anggaran yang telah di keluarkan bisa dianggap jatuh ke tangan orang yang tidak tepat atau berpengalaman dalam pekerjaan bidang kontruksi. Pekerjaan yang seharusnya di kerjakan secara hati – hati saat ini berbanding balik pekerjaan yang dikerjakan terburu buru berdampak terhadap rumah warga yang menjadi korban akibat pekerjaan tersebut.
Akan tetapi bukan hal itu saja menjadi perhatian, sistem transparansi era di gitalisasi anggaran melalui onlie juga dianggap hanya menyediakan informasi secara global, tanpa harus memberikan speksifikasi rincian rancangan anggaran belanja (RAB) yang jelas, dinilai kurang transparan. Dalam sistem kontrol, padahal pentingnya keterbukaan informasi untuk meminimalisir pencegahan korupsi, nepotisme dan konspirasi jahat untuk memperkaya diri bagi pemangku kepentingan.
Lantas seperti apa jadinya jika pekerjaan jatuh di tangan orang yang kurang profesional..? Jika semakin di abaikan oleh pemerintah patut di duga adanya penunjukan tanpa harus melewati lelang dan konspirasi yang terstruktur, sistematis dan masif terus di pelihara. Tentunya apakah sistem lelang cuma hanya sebuah formalitas..?
Melihat hal tersebut media ini mencoba melakukan konfirmasi kepada kontraktor pelaksana maupun konsultan pelaksana tersebut. Saat di lokasi proyek kepala pelaksana pun tidak ada di tempat, lalu bagai mana bisa pekerjaan tersebut bisa di kerjakan dengan baik.
Untuk keberimbangan pemberitaan media ini mencoba menghubungi pihak terkaid termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). hingga berita ini di terbitkan sabtu 31/8/202
(Eneswe)
